Bojonegoro, 6 November 2025 – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, memimpin Forum Sinergi dan Evaluasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran Dinsos ini berfokus pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan penekanan khusus pada akurasi data untuk pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto melaporkan bahwa realisasi anggaran Dinsos per 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar, atau setara 65,69%. Dinsos menargetkan penyerapan akhir tahun 2025 akan mencapai 72%. Realisasi difokuskan pada program Bantuan Sosial (Bansos), termasuk BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem di akhir tahun ini.

Wakil Bupati dan Sekda secara tegas menyoroti tantangan utama dalam intervensi kemiskinan, yaitu perlunya sinkronisasi data antara data lokal dan nasional. Sekda Edi Susanto menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

"Kami harapkan intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika data DAMISDA tidak sama dengan DTSEN, maka perlu diverifikasi lapangan. Hal ini demi memastikan program pengetasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran" ujar Sekda Edi Susanto.

Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa program Dinsos, seperti pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera, telah siap diluncurkan. Semua program penanganan kemiskinan harus didukung oleh data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan tercapai.

Terkait persiapan anggaran 2026, Wabup memaparkan bahwa penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) diproyeksikan membuat Pendapatan Daerah turun dari Rp7,8 triliun (2025) menjadi Rp5,8 triliun (2026).

"Maka ini dilakukan penyesuaian. Yang penting dalam penyesuaian untuk 2026, jangan sampai mengotak-atik program prioritas yang sudah ditetapkan, terlebih lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan," tegas Wakil Bupati.

Dengan sinergi dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap besar agar target penyerapan anggaran Dinas Sosial tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal. Semoga upaya sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA segera tuntas, sehingga intervensi program kemiskinan di Bojonegoro benar-benar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Lebih jauh, semoga perencanaan anggaran 2026 yang lebih strategis dan pelaksanaan program di awal tahun dapat menjamin percepatan  kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.