BOJONEGORO – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan 1.556 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UPN Veteran Surabaya merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Visi utama Bupati Setyo Wahono menitikberatkan pada akselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui validasi data lapangan yang akurat.

Mahasiswa yang diterjunkan ke 62 desa di 9 kecamatan diposisikan sebagai enumerator dan evaluator lapangan (mitra strategis) yang bertugas melakukan verifikasi by name by address terhadap isu-isu krusial. Kehadiran mahasiswa bukan sekadar pemenuhan kurikulum, melainkan instrumen penting dalam menyediakan basis data bagi eksekusi kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan "Wong Bojonegoro".

Jika sebelumnya Bojonegoro telah menjadi laboratorium sosial bagi universitas besar lainnya seperti Unair dan Brawijaya, kehadiran UPN Veteran Surabaya kali ini membawa pendekatan yang sangat teknis dan solutif. Mahasiswa tidak hanya diminta datang untuk berbaur, tetapi menjadi instrumen validasi data yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah dalam sambutannya pada Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya (15/7) di Pendopo Malowopati. 

Kehadiran mahasiswa UPN di lapangan memiliki tugas spesifik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ada empat mandat utama yang dititipkan kepada mereka:

1. Validasi Ekonomi Desa: Mahasiswa ditugaskan mengevaluasi keberhasilan program Gayatri (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), Domba Kesejahteraan, dan Kolega (Kolam Lele Keluarga). Mereka diminta memberikan masukan dari sisi akademis apakah bantuan tersebut efektif meningkatkan ekonomi warga.
2. Membawa Anak Putus Sekolah Kembali ke Kelas: Dengan data 5.199 anak tidak sekolah di Bojonegoro, mahasiswa ditantang untuk mencari data by name by address dan mengajak mereka kembali mengenyam pendidikan. "Kalau syukur-syukur nanti satu anak bisa mengajak yang tidak sekolah menjadi anak sekolah... berarti target Pemkab sudah berhasil," ungkap Wakil Bupati.
3. Melakukan pendataan presisi terhadap rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Data ini menjadi acuan bagi Pemkab untuk memastikan pemasangan listrik gratis secara merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
4. Melakukan audit fisik terhadap hunian warga yang ruang tamunya masih berlantai tanah (belum diplester). Hasil pendataan ini akan langsung dieksekusi oleh Pemkab melalui program plesterisasi atau pemasangan paving guna meningkatkan standar kesehatan hunian.

Inilah yang menjadi pembeda utama KKN UPN kali ini. Laporan akhir mahasiswa tidak akan berakhir di tumpukan arsip kampus, melainkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Apa yang ditemukan mahasiswa di desa akan menjadi "tiket" bagi warga untuk mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

"Data dari anak-anakku ini nanti akan dieksekusi oleh Pemkap... Maka rekomendasi ini sangat berharga sekali," tegas Ibu Wakil Bupati dalam arahannya.

Dalam sesi yang sama, turut hadir Rektor UPN Veteran Surabaya, Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi. Beliau menitipkan mahasiswanya untuk berkontribusi bagi Bojonegoro. Harapannya, para mahasiswa mampu beradaptasi dengan adat budaya lokal agar misi besar ini berjalan harmonis. 

Bagi masyarakat Bojonegoro, kehadiran 1.556 mahasiswa ini adalah harapan baru. Mereka bukan sekadar tamu yang datang dan pergi, melainkan mitra strategis yang membantu memastikan bahwa kesejahteraan benar-benar sampai ke pintu-pintu rumah warga yang paling membutuhkan.