Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen percepatan penurunan kemiskinan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini tidak hanya berbasis kebijakan nasional, tetapi juga diperkuat dengan penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat melalui Program Sapa Bupati. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto dalam kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Pemutakhiran DTSEN yang digelar pada Senin siang, 19 Januari 2026 di Pendopo Malowopati.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), Camat, Kades/Kepala Kelurahan, pendamping sosial, serta unsur masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa DTSEN kini menjadi satu-satunya basis data nasional dalam penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025.

“Data adalah fondasi kebijakan. Dengan DTSEN yang akurat dan mutakhir, pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Bupati Bojonegoro.

Berdasarkan data terbaru, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto memaparkan, angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau sekitar 147.332 jiwa. Pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 11,49 persen atau 144.900 jiwa, berkurang sekitar 2.430 jiwa. Pemerintah daerah menargetkan penurunan lanjutan hingga 10,55 persen pada tahun 2026.

“Target ini bukan sekadar angka, tetapi tanggung jawab bersama. Seluruh OPD harus bersinergi, dan desa menjadi ujung tombak pemutakhiran data,” 

Selanjutnya, sebagai bagian dari percepatan pemutakhiran data, Pemkab Bojonegoro bersama BPS melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh warga, bukan hanya masyarakat miskin. Selain itu, dilakukan penempelan stiker DTSEN tahun 2025 pada 50.987 kepala keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin.

Ia menegaskan bahwa keluarga yang belum ditempeli stiker bukan berarti tidak miskin, melainkan belum masuk dalam basis data yang tervalidasi.
Aspirasi Warga Diserap Lewat Program Sapa Bupati
Komitmen perbaikan data dan layanan sosial ini juga diperkuat melalui Program Sapa Bupati, yang menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam program tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari usulan perbaikan data bantuan sosial, akses layanan kesehatan, hingga dukungan permodalan usaha kecil.
Salah satu warga menyampaikan harapannya agar proses pendataan bantuan sosial lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.

“Kami berharap data bantuan bisa diperbarui dengan cepat. Kalau ada warga yang belum terdata, bisa langsung disampaikan dan ditindaklanjuti,” ujar salah satu warga dalam Program Sapa Bupati.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Melalui Sapa Bupati, kami ingin mendengar langsung suara warga. Semua masukan akan kami tindaklanjuti, termasuk perbaikan data bansos. Warga bisa mengusulkan lewat musyawarah desa, kelurahan, maupun aplikasi Cek Bansos,” jelasnya.

Pemerintah juga memastikan setiap usulan masyarakat akan melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, OPD terkait, hingga pemerintah pusat, dengan estimasi waktu pemutakhiran sekitar tiga bulan.

Dengan sinergi antara kebijakan berbasis data, partisipasi masyarakat, dan penyerapan aspirasi melalui Program Sapa Bupati, Pemkab Bojonegoro optimistis upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena persoalan data,” pungkas Bupati Bojonegoro.