Bojonegoro, 16 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bappeda menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, bertempat di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda Bojonegoro, Bapak Jody Frency, ST., MM., selaku narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kukuh Tri Sandi, Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Kiki Ferdiana dari perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.

Peserta rapat terdiri dari para Kepala OPD terkait, Camat, Kasi Kesra se-Kabupaten Bojonegoro, NGO, akademisi, hingga perwakilan dunia usaha yang tergabung dalam TKPK Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja kolektif dari seluruh pihak. Saat ini, tingkat kemiskinan Bojonegoro berada di angka 11,69% atau 143.333 jiwa, termasuk 9.400 jiwa kategori kemiskinan ekstrem. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemkab tidak bisa mengentaskan kemiskinan tanpa sinergi seluruh unsur. Ini adalah kerja lintas sektor," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,8% di tahun 2025, sebagai lanjutan dari keberhasilan keluar dari 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur.

Sementara ity, Pj Sekda Bojonegoro menyoroti pentingnya pendekatan multi-dimensi, baik dari sisi garis kemiskinan makanan maupun non-makanan. Tahun ini, berbagai intervensi strategis telah dilakukan, di antaranya: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program seperti Kusumo, Dahar Dua Kali untuk Warga Lansia (DARSILA), Bansos untuk KK miskin dan miskin Ekstrem, Beasiswa Pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan dll.  (2) Peningkatan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan seperti GAYATRI, Domba Kesejahteraan, Kolam Lele Keluarga, Pembangunan IPAH, dll. Hingga (3 Peningkatan konektivitas wilayah melalui layanan telemedicine, peningkatan kelas RSUD, dan pembangunan fasilitas jantung terpadu, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, dll.

Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, S.Pi., MT., M.Sc., menegaskan bahwa ke depan, seluruh program pengentasan kemiskinan akan berbasis pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)—hasil penunggalan data dari Regsosek, P3KE, dan DTKS. Pemkab Bojonegoro didorong untuk turut melakukan pemadanan dan pemutakhiran data sesuai kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial.

Hal ini diperkuat oleh Kemendagri yang menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 59 Tahun 2024 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Evaluasi kinerja daerah dalam pengentasan kemiskinan juga akan dilakukan secara periodik berdasarkan Surat Edaran Kemendagri.

Rapat ini juga mempertegas peran strategis TKPK dalam penyusunan RPKD, koordinasi RKPD, hingga pelaksanaan program di lapangan. BPS Bojonegoro turut menyampaikan data Susenas dengan 890 keluarga di 27 kecamatan sebagai target survei, yang menjadi dasar kebijakan penurunan kemiskinan tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan.

Di akhir diskusi, Wakil Bupati mengumumkan inisiatif inovatif "Kader Bojonegoro Membangun", sebuah program pengiriman ASN terpilih ke kecamatan-kecamatan untuk mendampingi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmen untuk terus menyelaraskan strategi penanggulangan kemiskinan dari tingkat kabupaten hingga desa, dengan dukungan data yang presisi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ketepatsasaran, integrasi program, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Bojonegoro yang sejahtera dan inklusif.