Bojonegoro, 6 Mei 2025 - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi strategis lintas sektor yang berfokus pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026. Acara penting yang berlangsung di ruang pertemuan Angling Dharma lantai 2 Kantor Pemkab Bojonegoro ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sekretaris kecamatan, serta ketua organisasi kepemudaan.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadinpora) Bojonegoro, Arief Nanang Sugianto, dalam laporannya menyampaikan salam hangat dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro. Beliau menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perbup Nomor 36 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 31 Desember 2024. Lebih lanjut, Kadinpora menjelaskan bahwa anggaran kegiatan ini berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah membangun sinergitas lintas organisasi, menentukan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan sebagai landasan pemberian layanan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan.

Acara ini menghadirkan narasumber kompeten, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. Drs. Yohan, M. Si. Kadinpora Bojonegoro menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dr. Yohan yang telah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta.

Dalam laporannya, Arief Nanang Sugianto juga menyampaikan perkembangan IPP Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2023, IPP Bojonegoro tercatat sebesar 54,05, dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 58,67 pada tahun 2024. Pihaknya menargetkan IPP dapat mencapai 59,96 pada tahun 2025, mendekati angka rata-rata provinsi yang saat ini berada di angka 58. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai melalui partisipasi aktif pemuda, kepemimpinan yang kuat, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh narasumber, undangan, dan peserta. Beliau menekankan bahwa pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga dan memiliki peran penting dalam membangun masa depan. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan maksimal perlu diberikan untuk meningkatkan daya saing kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro.

Bupati berharap rapat koordinasi ini dapat meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar sektor dalam pelayanan kepemudaan, sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda dan masyarakat. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk memahami, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam mengembangkan rencana aksi pelayanan kepemudaan yang solutif dan berdampak positif bagi pembangunan Bojonegoro menuju Indonesia Emas 2045.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026, saya nyatakan dimulai," ujar Bupati Setyo Wahono, sekaligus membuka acara secara resmi.

Paparan materi dilanjutkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Dr. Drs. Yohan, M. Si. Beliau menyampaikan perspektif filosofis tentang pentingnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin Indonesia di masa depan, termasuk saat Indonesia Emas 2045. Dr. Yohan menekankan perlunya mempersiapkan pemuda dengan kapasitas yang baik.

Beliau juga memaparkan data demografi, di mana secara nasional pemuda usia 16-30 tahun mencapai sekitar 23% dari total penduduk. Di Bojonegoro sendiri, dengan jumlah penduduk 1,34 juta jiwa, diperkirakan terdapat sekitar 260 ribu pemuda. Potensi besar ini harus dioptimalkan melalui berbagai kegiatan pelayanan kepemudaan.

Dr. Yohan menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2024-2025. Bonus demografi dapat menjadi modal pembangunan jika angkatan kerja, terutama pemuda, dapat diberdayakan dengan baik. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan China telah berhasil memanfaatkan momentum ini.

Lebih lanjut, Dr. Yohan menjelaskan potensi besar pemuda dalam penguasaan teknologi dan kreativitas. Namun, tantangan seperti mentalitas "generasi stroberi" juga perlu diatasi. Lingkungan strategis yang semakin maju seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemuda sebagai penggerak pembangunan.

Dalam paparannya, Dr. Yohan juga menyinggung 16 indikator dalam RPJMN bidang pendidikan dan pelatihan kepemudaan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan jumlah pemuda dengan ijazah minimal SMA, peningkatan keterampilan TIK, pelatihan bersertifikat (bekerja sama dengan BNSP), serta peningkatan partisipasi pemuda dalam olahraga. Beliau menekankan pentingnya implementasi program yang efektif untuk mencapai target-target tersebut.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro, sejalan dengan visi mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan.