Bojonegoro – Semangat gotong royong dan kepedulian sosial mewarnai peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Kabupaten Bojonegoro. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bojonegoro menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat dalam kegiatan bakti sosial yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Tambakrejo, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua Dekopinda Kabupaten Bojonegoro Sriyadi Purnomo, jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Forkopimcam Tambakrejo, para kepala desa, gerakan koperasi, BAZNAS, serta sejumlah pihak yang turut mendukung kegiatan sosial tersebut.

Dari total 1.000 paket sembako yang disalurkan, sebanyak 50 paket diberikan kepada penyandang disabilitas, sedangkan 950 paket lainnya diberikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tambakrejo. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati bersama Camat Tambakrejo turut menyerahkan bantuan secara langsung kepada dua perwakilan kelompok masyarakat rentan penyandang disabilitas di Desa Mulyorejo.

Ketua Dekopinda Kabupaten Bojonegoro Sriyadi Purnomo menyampaikan bahwa bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian gerakan koperasi terhadap masyarakat. Bantuan dihimpun melalui gotong royong anggota koperasi di Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BAZNAS, dan para donatur.

Sementara itu, Bupati Setyo Wahono mengapresiasi inisiatif Dekopinda dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan bakti sosial. Ia menegaskan bahwa semangat koperasi sejatinya sejalan dengan nilai gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jiwanya koperasi itu adalah jiwa kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan memberikan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, baik pemerintah maupun penggerak koperasi, untuk terus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya ketepatan data masyarakat dalam penyaluran bantuan. Pemerintah desa dan perangkat kewilayahan diminta aktif mendata warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat rentan, penyandang disabilitas, maupun warga yang memerlukan perlakuan dan pendampingan khusus.