Selaraskan CSR dengan Pembangunan Daerah, Bojonegoro Perkuat Koordinasi Pemerintah dan Perusahaan

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar semakin terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. FGD yang dilaksanakan di Hotel GDK pada Rabu (28/10) ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kontribusi dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam FGD lanjutan terkait perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyampaikan masukan konkret dan konstruktif untuk menyempurnakan substansi perubahan perda, khususnya dalam memperjelas peran pemerintah daerah, perusahaan, Forum TSP, dan Tim Fasilitasi TSP.

Kejelasan peran tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan pelaksanaan TSP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Dengan koordinasi yang baik, program CSR diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Dalam pembahasan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian. Setiap program yang dilaksanakan melalui CSR perlu memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang perlu kita utamakan adalah masyarakat. Perusahaan tentu akan mendapatkan manfaat ketika program CSR dilaksanakan dengan tepat, karena hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar juga mendukung keberlangsungan usaha perusahaan.", ungkap Setyo Wahono.

Pelaksanaan CSR tidak semata-mata dinilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan perusahaan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan. Bantuan sarana dan prasarana, dukungan terhadap dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai inovasi program sosial perlu diarahkan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting untuk membantu menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan. Perusahaan juga diharapkan dapat berkontribusi melalui program yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Selain itu, keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan, sasaran, serta hasil dari kontribusi yang diberikan perusahaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut memberikan masukan dan melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program.", Tutur Setyo Wahono.

Pada akhirnya, keberhasilan CSR bukan hanya tentang seberapa besar dana yang disalurkan, melainkan seberapa nyata perubahan positif yang dirasakan masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan, koordinasi yang kuat, dan program yang tepat sasaran, TSP diharapkan menjadi salah satu penggerak pembangunan Bojonegoro yang inklusif dan berkelanjutan.