Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan forum Rembuk Pajak Daerah dengan tema "Evaluasi dan Implementasi Sistem Jatim Tax bagi Pelaku Usaha", bertempat di Hall Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro, Rabu (24/6/2026). Forum diskusi dua arah ini digelar untuk mempererat komunikasi, mengevaluasi kendala teknis di lapangan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi yang transparan.

Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kepala Satuan Bank Jatim Bojonegoro, serta Vice President Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim. Turut hadir jajaran vendor perangkat dari PT Subaga Mitra Solusi, 107 pelaku usaha wajib pajak dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam laporan pembukanya, Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari menyampaikan bahwa penguatan sistem pengawasan pajak berbasis teknologi informasi melalui alat rekam transaksi (tapping box) atau Jatim Tax merupakan langkah nyata Pemkab Bojonegoro dalam menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).

Merespons laporan serta kendala operasional yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, seperti gangguan jaringan digital hingga mahalnya biaya pengadaan perangkat, Bupati Setyo Wahono memberikan arahan tegas yang berpihak pada keberlanjutan iklim usaha lokal, serta meminta instansi terkait dan perbankan untuk mengedepankan asas kemudahan.

"Saya paham betul, pengusaha itu penginnya untung, pajak kalau bisa sekecil-kecilnya, dan bayarnya segampang-gampangnya. Di sini saya membela jenengan (pelaku usaha)," tegas Bupati yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari para peserta.

Bupati menggarisbawahi bahwa jika masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum untuk taat pajak namun terhambat oleh sistem yang rumit, maka hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk segera membenahinya. Pihaknya mendesak manajemen Bank Jatim selaku mitra penyedia layanan digital untuk proaktif mengevaluasi keandalan jaringan secara berkala dan mencarikan solusi atas keluhan mahalnya biaya perangkat rekam transaksi.

"Kalau orang mau bayar pajak tapi sistemnya malah bikin susah, itu murni PR kami di pemerintahan, bukan salah pembayar pajak. Semangat pelayanan Pemkab Bojonegoro itu harus mempermudah, bukan mempersulit," pungkas Bupati sebelum membuka acara secara resmi.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun pola hubungan yang lebih harmonis, transparan, dan akuntabel antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan dunia usaha demi mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan.