Bojonegoro, 05 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat dalam memetakan kendala teknis penanggulangan banjir di wilayah perkotaan. Menindaklanjuti instruksi Bupati untuk menuntaskan masalah banjir kota pada tahun 2026, Wakil Bupati Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik krusial drainase dan pompa air.

Didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Pusda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Wabup menyisir empat lokasi utama yang menjadi titik sumbatan air saat intensitas hujan tinggi.

Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah kendala serius yang menjadi penyebab meluapnya air ke jalanan dan pemukiman warga:

• Pompa Afvoer pengendali banjir Jl. Hartono (Ledok Wetan): Mendapati mesin pompa dalam kondisi menyala, namun tidak memiliki daya sedot yang maksimal untuk membuang debit air.

• Drainase Jl. Hasanuddin: Ditemukan anomali aliran air yang tidak mengarah ke utara (menuju sungai bengawan solo), melainkan berbalik ke arah selatan menuju kawasan Jl. Panglima Sudirman. Hal ini diidentifikasi sebagai penyebab utama genangan kronis di area Panglima Sudirman.

• Pompa Air Gang Irigasi: Mengalami kendala serupa dengan titik di Jl. Hartono, di mana kinerja mesin tidak optimal dalam menyedot volume air yang besar.

• Aliran Air Perumahan Buyut Pani: Terpantau adanya hambatan aliran yang memperlambat evakuasi air dari pemukiman.

Wabup menyimpulkan bahwa buruknya lalu lintas air di perkotaan saat ini disebabkan oleh dua faktor utama, sedimentasi (pendangkalan) yang parah serta dimensi saluran yang terlalu kecil untuk menampung debit air hujan.
"Kami melihat langsung bahwa aliran air tidak lancar. Ada mesin yang bunyi tapi tenaganya tidak ada, ada juga aliran yang justru berbalik arah. Ini semua karena sedimentasi dan tata kelola aliran yang harus segera diperbaiki," ujar Ibu Wabup di sela-sela peninjauan.

Sebagai langkah tindak lanjut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan segera dikumpulkan dalam koordinasi teknis. Agenda utamanya adalah menindaklanjuti permasalahan yang sedang terjadi guna memastikan target Bebas Banjir Kota 2026 dapat terealisasi.