Bojonegoro- Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai resmi beroperasi pada Kamis (23/04). Sosialisasi Pengoperasian RPH Banjarsari diikuti pula oleh jajaran Disnakkan Pemkab Bojonegoro, para jagal hewan, penyuplai, serta pedagang. 

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa pengoperasian RPH Banjarsari ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Serta menandai beroperasinya fasilitas untuk meningkatkan higienitas pemotongan hewan.

"RPH Banjarsari ini sudah memenuhi SOP yang berlaku dan legalitas lengkap, maka sekarang mari kita semua berkomitmen untuk memusatkan pemotongan hewan Bojonegoro adalah di sini.", Ungkap Nurul Azizah.

Nurul Azizah menambahkan, keberadaan RPH Banjarsari ini lebih dari sekadar fasilitas fisik. "RPH Banjarsari dirancang sebagai pusat terpadu yang tidak hanya memastikan pemotongan hewan yang higienis, namun juga menjamin ketersediaan pangan yang sesuai ketentuan, higienis serta halal.", Ungkap Nurul Azizah. 

Di RPH Banjarsari sebelum dilakukan pemotongan, hewan terlebih dahulu melalui pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisinya layak dan bebas dari penyakit. Selain itu, syarat utama hewan yang dipotong adalah dalam kondisi sehat dan bukan sapi betina produktif. Setelah proses penyembelihan, kebersihan juga menjadi perhatian utama untuk menjaga kualitas daging yang dihasilkan. 

RPH Banjarsari menyediakan fasilitas air bersih, dokter hewan, paramedik veteriner, juru sembelih halal, dan petugas kebersihan. Untuk kapasitas pemotongan RPH Banjarsari ini yaitu 15 ekor sapi dan 30 ekor kambing/domba setiap harinya. 

Untuk diketahui, RPH Banjarsari dinyatakan sah sebagai milik aset Pemkab Bojonegoro setelah melalui proses telaah hukum yang panjang dan koordinasi lintas instansi. Langkah ini didasarkan pada beberapa poin. Putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa status hukum aset RPH Banjardari telah berkekuatan hukum tetap.