Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PMD menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 di Ruang Angling Dharmo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebanyak 1.051 peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, pendamping desa, dan penggiat desa mengikuti kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 22–24 April 2026.

Kepala Dinas PMD, Joko Lukito, menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran aparatur desa dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan desa.

Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menekankan pentingnya validitas data sebagai kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, permasalahan utama dalam penyaluran bansos selama ini terletak pada kualitas data yang belum sepenuhnya akurat.

“Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka yang masuk harus benar-benar valid, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi berdasarkan kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa penyaluran bantuan sosial harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan serta integrasi data untuk meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Bupati Bojonegoro menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan desa dan kelestarian lingkungan hidup dan mengajak seluruh elemen desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik. 

“Jangan sampai pembangunan desa mengabaikan lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa berdampak pada hilangnya sumber air. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai perangkat daerah, antara lain Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Materi yang disampaikan meliputi penguatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial, strategi penyaluran bansos yang tepat sasaran, serta pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat.