Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Bojonegoro Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Bertempat di Ruang Angling Dharma, pada Jumat (27/3). Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk merumuskan skala prioritas pembangunan di tengah tantangan ekonomi global.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Bojonegoro. Turut hadir pula perwakilan dari  Pemerintah Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta akademisi dari perguruan tinggi.

Menariknya, Musrenbang kali ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah tetangga, di antaranya dari Kabupaten Blora, Ngawi, Tuban, Lamongan, Jombang, dan Nganjuk, sebagai bentuk penguatan kerjasama antarwilayah.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pentingnya efisiensi dan inovasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat dampak geopolitik global.
"Kita tahu hari ini kondisi ekonomi global tidak dalam keadaan baik-baik saja, yang berdampak pada tantangan di Indonesia, khususnya Bojonegoro. Saya meminta kepada seluruh OPD dan khususnya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan, kurangi biaya, dan tekan efisiensi. Kita harus tetap menatap masa depan dengan optimis," tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan bahwa arah pembangunan Bojonegoro untuk tahun 2027 akan tetap berfokus pada dua sektor utama, yakni Pertanian dan Kesehatan.
"Kita harus memaksimalkan potensi pertanian kita melalui tata kelola manajemen air yang baik untuk menjaga lingkungan sekaligus produktivitas petani. Di sisi kesehatan, kita terus running meningkatkan fasilitas rumah sakit karena kesehatan adalah anugerah terbesar dan modal utama masa depan anak-anak kita," tambahnya.

Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan masukan yang konstruktif, inovatif, dan solutif dari seluruh pemangku kepentingan, serta menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin sehingga pembangunan di Bojonegoro dapat berjalan dengan aman dan lancar.