BOJONEGORO – Langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika geopolitik global menjadi fokus utama dalam agenda koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro pada Senin, 16 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah bersama 232 Koordinator Penyuluh (Korlu) serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna memastikan kesiapan sektor agraria menghadapi tantangan ekonomi dan iklim mendatang.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, hadir memberikan pengarahan mendalam terkait kondisi ekonomi dunia, termasuk fluktuasi harga minyak mentah yang menyentuh angka US$ 101 per barel. Kondisi ini secara langsung berpotensi memicu kenaikan harga pupuk serta menekan daya beli masyarakat, sehingga menuntut peran aktif para penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendampingi petani.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nurul Azizah hadir didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Zaenal Fanani serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaifi Ivan Rachmanto. Acara ini juga melibatkan narasumber, Ibu Maria dari Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) pelaksana swakelola Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, untuk memberikan tinjauan teknis bagi para peserta.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan beberapa poin krusial sebagai langkah mitigasi daerah:
- Optimalisasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Diperlukan sinkronisasi intensif antara DKPP dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang untuk memvalidasi data, mengingat target pemerintah pusat mencapai 93.000 hektar dibandingkan realita saat ini seluas 43.000 hektar.
- Mitigasi Dampak Musim Kemarau: Berdasarkan prakiraan, musim kering diprediksi mulai terjadi pada bulan April dengan puncaknya di bulan Juni, sehingga penyuluh diminta proaktif mengedukasi petani mengenai pemilihan komoditas yang tepat sesuai ketersediaan air.
- Efisiensi Biaya Melalui Elektrifikasi Pertanian: Pemerintah mendorong transisi dari mesin pompa berbahan bakar minyak ke tenaga listrik yang diproyeksikan mampu menghemat biaya operasional petani dari sekitar Rp2.900.000 menjadi Rp1.100.000 per hektar.

Keberhasilan sektor pertanian merupakan kunci stabilitas ekonomi Bojonegoro, mengingat daerah ini menyumbang sekitar 210.000 barel atau hampir 30% dari total kebutuhan migas nasional. Sinergitas antara tenaga penyuluh dan pemerintah daerah menjadi pondasi penting dalam menjaga kedaulatan pangan demi kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap, meskipun saat ini tenaga penyuluh secara administratif telah berada di bawah naungan Kementerian, namun koordinasi dan kolaborasi di lapangan harus tetap berjalan beriringan dengan Pemerintah Daerah. Keselarasan langkah antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah sangat dinantikan demi memastikan program-program pertanian menyentuh langsung kepentingan petani di Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meyakini bahwa dedikasi para petugas lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sektor agraria di daerah. Kinerja yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan diharapkan mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh petani dan menjadi kontribusi positif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.