Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro Rabu, 11 Maret 2025.

Penyampaian tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, jajaran pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, akademisi, serta insan media.

Dalam penyampaian nota penjelasan tersebut, Bupati Bojonegoro menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro yang selama ini telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan baik sehingga tercipta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD Kabupaten Bojonegoro serta RKPD Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Secara makro, kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 6,15 persen, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta stabilitas sektor-sektor produktif di daerah.

Sementara itu, tingkat inflasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 tercatat sebesar sekitar 2,91 persen, yang masih berada dalam rentang yang terkendali. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran masyarakat, di antaranya kelompok makanan dan minuman, perumahan, transportasi, serta jasa lainnya.

Selain itu, indikator ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini (Gini Ratio) menunjukkan angka sekitar 0,282, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro cenderung semakin merata.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa LKPJ yang disampaikan kepada DPRD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah pembangunan. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan serta memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.