Bojonegoro- Sebanyak 39 pejabat yang terdiri dari pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono pada Jumat (20/02). Pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Bupati ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi.

Dalam suasana yang khidmat, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi. Selain untuk penyegaran, rotasi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelantikan ini bagian dari upaya kita memperkuat organisasi. Kita ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat, yang mampu bekerja maksimal dan siap menghadapi tantangan,” ujar Bupati Bojonegoro.

Bupati Setyo Wahono juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah jabatan. Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang ada.

Tak kalah penting, Bupati Bojonegoro juga menekankan soal pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. "Kita adalah pelayan masyarakat, maka kita jangan minta untuk dilayani, melainkan kitalah yang melayani masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penekanan utama agar seluruh pejabat yang dilantik benar-benar memahami esensi tugasnya. Memberikan pelayanan terbaik, membangun kerja sama tim (teamwork) yang solid, serta fokus pada program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. "Saya mengucapkan selamat dilantik di posisi yang baru. Selalu ingat bahwa konsep kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro semakin solid, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.