Surabaya, 16 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi percepatan bongkar ratoon tebu sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi gula. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Grahadi Surabaya dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, kementerian terkait, serta Kepala Daerah penghasil tebu di Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro menyampaikan laporan perkembangan lahan tebu di Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam.

Wakil Bupati Bojonegoro melaporkan bahwa target bongkar ratoon tebu di Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 ditetapkan seluas 250 hektare. Berdasarkan data existing, lahan yang telah terlaporkan saat ini mencapai 54,9 hektare.

Namun demikian, terdapat potensi lahan Perhutani yang telah tertanam seluas 178 hektare. Dengan potensi tersebut, Bojonegoro dinilai masih sangat memungkinkan untuk memenuhi target bongkar ratoon sebesar 250 hektare.

Sementara itu, untuk data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) bongkar ratoon, saat ini tercatat seluas 54 hektare.

Selain bongkar ratoon, Wakil Bupati Bojonegoro juga menyampaikan perkembangan perluasan lahan tebu. Dari target awal perluasan sebesar 2.028 hektare, saat ini telah terdata dalam CPCL sebanyak 224 hektare yang melibatkan 13 kelompok tani.

Lebih lanjut, potensi tambahan lahan yang telah teridentifikasi mencapai 239 hektare, sehingga total potensi perluasan lahan tebu di Bojonegoro mencapai 463 hektare. Dengan mempertimbangkan optimalisasi dan peluang tambahan lahan, Kabupaten Bojonegoro menyatakan siap merealisasikan perluasan hingga 500 hektare.

Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa percepatan bongkar ratoon masih dapat diikhtiarkan melalui beberapa tahapan tambahan. Ia mendorong agar lahan-lahan di luar kawasan hutan masih dapat disisir kembali bersama kepala daerah, mengingat waktu yang masih tersedia hingga akhir Desember.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang proses tebangan tebunya belum selesai dan akan berlangsung hingga Mei–Juni mendatang. Kondisi ini dinilai sebagai peluang yang harus segera diidentifikasi secara detail, termasuk pemetaan varietas dan kondisi tanah yang memungkinkan percepatan bongkar ratoon.

Gubernur Jawa Timur dalam arahannya menekankan bahwa percepatan bongkar ratoon merupakan bagian dari target nasional 70.000 hektare, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Ia menyampaikan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan dengan Menteri Pertanian, Panglima TNI, serta jajaran TNI untuk mendukung optimalisasi lahan, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan sosial. Gubernur juga mendorong percepatan penerbitan petunjuk teknis (juknis), khususnya agar proses verifikasi CPCL dapat dilakukan langsung oleh kabupaten guna mempercepat pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya penyusunan timeline mundur hingga batas maksimal kontrak pada 31 Desember, sehingga pemetaan lahan, jadwal tanam, hingga panen dapat direncanakan secara detail sejak awal.

Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pergulaan secara menyeluruh, mulai dari kepastian harga, musim giling, hingga kapasitas pabrik gula. Menurutnya, kebijakan bongkar ratoon harus menjadi satu paket kebijakan hulu–hilir agar petani memperoleh kepastian usaha dan tidak beralih ke komoditas lain.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan bongkar ratoon tebu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, TNI, kementerian, dan pelaku usaha.

Diharapkan, langkah kolaboratif ini dapat mendorong peningkatan produksi gula nasional sekaligus memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para petani tebu di Jawa Timur.