Bojonegoro - Selasa 02 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola fiskal menjelang penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025–2026 bertempat di Aula Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro. Kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan hadirnya langsung jajaran pejabat tinggi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda).

Delegasi Kemendagri dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, GRCE, yang hadir untuk memberikan arahan strategis terkait penguatan perencanaan, penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Kehadiran Dirjen Keuda menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan asistensi nyata kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola fiskal, efektivitas realisasi anggaran, dan daya ungkit pembangunan bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Dirjen Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pengelolaan keuangan daerah, serta konsistensi dalam implementasi regulasi terbaru. Beliau juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas perencanaan, ketepatan program, serta besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Rombongan Kemendagri turut terdiri atas pejabat eselon, perencana fungsional, serta tenaga pendamping teknis yang memberikan dukungan komprehensif selama proses konsultasi berlangsung. Delegasi ini hadir untuk memastikan bahwa FGD berjalan efektif sebagai ruang diskusi dua arah, sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah daerah menyampaikan permasalahan dan kebutuhan terkait kebijakan fiskal maupun aspek teknis operasional.

FGD secara resmi dibuka oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, juga dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah lengkap oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta kepala unit layanan daerah. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro berupaya keras mengatasi tantangan pelaksanaan anggaran, termasuk tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat guna mendukung kelancaran kegiatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa program prioritas dapat berjalan lebih awal pada tahun anggaran 2026.

Penguatan Koordinasi Menuju Keuangan Daerah yang Efektif

Dirjen Bina Keuangan Daerah memberikan apresiasi terhadap semangat Pemkab Bojonegoro dalam melakukan pembenahan fiskal daerah. Beliau menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas SDM, konsistensi penganggaran, dan perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan realisasi APBD yang efektif dan berkualitas.

FGD ini turut menjadi momen penting bagi konsolidasi dan penyelarasan pemahaman antara pemerintah daerah dan Kemendagri dalam menghadapi dinamika kebijakan keuangan daerah tahun 2025–2026. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mendorong implementasi kebijakan fiskal yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.