​Bojonegoro, 24 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi meluncurkan dan melaksanakan penyerahan simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan peluncuran dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di Aula pertemuan lantai 2 PT. Kareb Alam Sejahtera, Dander.

​Bantuan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pekerja di sektor tembakau yang terdampak. Total penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2025 ini berjumlah 18.695 orang.

​Rincian penerima BLT DBHCHT 2025 adalah sebagai berikut:
- ​Buruh Pabrik Rokok: 15.753 orang
- ​Buruh Tani Tembakau: 2.942 orang

​Wakil Bupati Bojonegoro, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyaluran ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk serikat pekerja. Beliau menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini adalah bukti komitmen Pemkab Bojonegoro dalam merespons harapan masyarakat.

​"Penyaluran ini merupakan bukti bahwa aspirasi dan harapan masyarakat, khususnya para pekerja, diakomodir oleh Pemerintah Daerah. Kami berharap bantuan ini benar-benar bisa meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendorong pemulihan ekonomi daerah," ujar Nurul Azizah.

​Penyaluran Dilakukan di Tiga Titik Lokasi
​Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Sosial  selaku Organisasi Perangkat Daerah  pengampu, penyaluran BLT DBHCHT akan dilaksanakan secara bertahap di tiga titik lokasi, yaitu:
​24 Oktober 2025: PT. Kareb Alam Sejahtera (Lokasi Launching)
​30 Oktober 2025: PT. Putra Jaya Sakti Perkasa
​31 Oktober 2025: PT. Upun Jaya Makmur

​Selain BLT DBHCHT, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis Bantuan Sosial Stunting yang diperuntukkan bagi 171 Keluarga Penerima Manfaat Terpadu (KPMT) dengan anak mengalami stunting, sebagai upaya perbaikan gizi anak.

​Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-sektor dan memastikan bahwa program-program kesejahteraan yang bersumber dari DBHCHT berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.