Bojonegoro, 30 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Review Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Ruang Angling Dharmo, Kantor Pemkab Bojonegoro. Acara ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta perwakilan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan penguatan tata kelola informasi publik secara berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo, menjelaskan bahwa pelaksanaan e-Monev keterbukaan informasi menjadi rujukan penting dalam menilai kualitas tata kelola informasi oleh badan publik. Capaian dari hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas instansi terhadap publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi lima tahun terakhir, capaian keterbukaan informasi Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 memperoleh skor 97 dengan kategori A atau informatif. Kemudian pada 2021 meningkat menjadi 98,63, masih dengan kategori A dan predikat informatif. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis dengan skor 20,04 dan masuk kategori E atau tidak informatif. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan nilai 86,58 kategori B menuju informatif, namun pada 2024 kembali turun ke nilai 28,69 dengan kategori E tidak informatif.

Fluktuasi capaian ini menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong konsistensi dan pembenahan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai bahwa keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman atau hanya dikejar saat penilaian, tetapi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Dalam forum ini, disampaikan pula berbagai persepsi teknis untuk penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mendorong sinergi lintas OPD guna mendukung keterbukaan informasi sebagai prinsip dasar good governance.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap komitmen yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro dinilai sebagai salah satu daerah yang terus mendorong keterlibatan seluruh OPD dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang solid. Komitmen pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas transparansi badan publik, yang pada akhirnya memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat memperkuat kembali komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam memperbaiki kelemahan, mengidentifikasi solusi, dan menyepakati langkah perbaikan ke depan. Pemkab Bojonegoro menargetkan agar di tahun 2025 dapat kembali meraih predikat sebagai daerah dengan kategori "Informatif", sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap hak-hak informasi masyarakat.