11 Juni 2025 – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memimpin acara "Ngopi Bareng Pak Bupati" dengan fokus pada penataan alun-alun Bojonegoro. Dalam diskusi yang dihadiri jajaran OPD, Bupati Wahono menekankan pentingnya merevitalisasi Alun-Alun sebagai jantung kota yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya.

Visi Alun-Alun Terpadu
Bupati Wahono mengungkapkan visinya untuk mengubah Alun-Alun Bojonegoro dengan konsep yang lebih modern, namun tetap menjaga nilai historisnya. Ia menyoroti bahwa Alun-alun, Pendopo, dan Masjid secara tradisional merupakan satu kesatuan yang melambangkan ulama dan umara.

"Alun-alun ini menjadi sangat penting karena menjadi titik temu banyak orang," ujar Bupati. Ia mengakui bahwa kondisi Alun-alun saat ini, termasuk area pasar, masih kurang tertata. Untuk itu, ia telah meminta tim ahli dengan referensi internasional untuk merancang konsep penataan yang komprehensif.

"Alun-alun ini adalah satu kesatuan, jadi nanti ini PR-nya apa itu dan juga mungkin waktu itu yang lain. Jadi, waktu alun-alun itu ada alun-alun, ada pasar, ada masjid, dan ada pendopo, dan itu memang harus satu gambar, Pak, itu enggak mungkin itu terpisah," jelasnya, mencontohkan keputusan untuk menunda pembangunan menara masjid yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi lapangan saat ini.

Fungsi utama Alun-alun yang ditekankan oleh Bupati adalah sebagai tempat berinteraksi, berkumpul, dan berdiskusi, didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai untuk semua kalangan, termasuk anak-anak.

Penataan Parkir dan Sentra UMKM
Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah masalah parkir dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bupati Wahono mengusulkan solusi inovatif dengan mencari lahan parkir yang terpusat dan mengintegrasikannya dengan sentra UMKM.

"PR kita adalah masalah parkir. Saya minta tolong Bu Luluk untuk mengatur itu. Kami mencoba mencari lahan mana yang bisa untuk parkir," katanya. Ia menyebut adanya alternatif lahan di dekat Alun-alun yang dapat dimanfaatkan untuk parkir dan menampung PKL.

Konsepnya adalah menciptakan area parkir yang juga menjadi pusat bagi pedagang kaki lima, sehingga pengunjung yang memarkirkan kendaraan dapat langsung menemukan berbagai pilihan makanan dan barang dagangan. Hal ini juga bertujuan agar PKL tidak lagi berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan.

"Pedagang-pedagang itu enggak boleh enggak ada, itu enggak boleh, harus tetap ada, tapi tempatnya di tempat yang memang orang mau beraktivitas di Alun-alun ini juga harus kita perhatikan betul," tegas Bupati.

Dukungan dan Saran dari OPD
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH),  Luluk Alifah menyampaikan dukungannya terhadap penataan Alun-alun. Ia berharap pembangunan ruang terbuka hijau dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk menjaga kualitas udara dan menyediakan ruang sehat bagi masyarakat.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Andik Sudjarwo mengusulkan pemanfaatan lahan milik Pemda, seperti halaman kantor Inspektorat atau BPKAD, sebagai kantong parkir dan sentra PKL. Ia juga menyarankan pemindahan Kantor Kesbangpol Linmas ke Pendopo untuk memanfaatkan lahannya sebagai kantong parkir dan PKL.

Andik juga mengusulkan menjalin kerja sama dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan di pojok barat Inspektorat sebagai area parkir melalui sistem bagi hasil. Ia menekankan pentingnya sentralisasi PKL di area parkir, agar pedagang tetap mendapatkan pembeli meskipun tidak berada di pinggir jalan.

"Maka sudah tidak ada lagi PKL di pinggir jalan. PKL-nya diberikan tempat khusus, diberikan sentra PKL yang itu didekatkan dengan posisi parkir sehingga kemungkinan untuk laku besar," ujar Andik.

Terakhir, Andik Sudjarwo sepakat untuk mempertahankan tanaman-tanaman tua di Alun-Alun yang dianggap sebagai peninggalan sejarah. Ia juga mengusulkan perlindungan bangunan-bangunan cagar budaya di sekitar kota Bojonegoro.

Diskusi ini juga memunculkan usulan dari OPD lain untuk mempertimbangkan sentra UMKM di luar area Alun-Alun dan adanya parkir modern yang terpusat. Pihak Polres juga diharapkan dapat turut serta dalam penanganan lalu lintas dan isu keamanan, terutama terkait laporan kehilangan di area CFD.

Bupati Wahono menegaskan pentingnya memiliki "gambar" atau rencana induk yang matang dan terstandarisasi secara internasional untuk memastikan proyek penataan ini berkelanjutan dan tidak mudah diubah oleh kepemimpinan berikutnya. "Saya ingin anak cucu kita punya daya berpikir internasional dan lebih internasional. Saya kira itu mimpi saya," pungkasnya.