Bojonegoro – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Robben Rico, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro (11/5) dalam rangka memperkuat koordinasi rencana pelaksanaan program nasional Sekolah Rakyat, yang akan mulai dijalankan pada Juli 2025. Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemensos mendorong Bojonegoro untuk turut ambil bagian dalam inisiatif strategis tersebut, yang merupakan program Presiden Prabowo guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama.

Program Sekolah Rakyat menargetkan 2000 anak dari keluarga prasejahtera, khususnya anak-anak yang berada dalam ketegori desil 1 atau miskin ekstrem yang tinggal di daerah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

Dalam menyambut ajakan ini, Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Bojonegoro menawarkan Gedung Diklat Bojonegoro yang terletak di Dusun Kedungrojo Kidul, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander untuk difungsikan sebagai sekolah sekaligus asrama bagi 100 siswa selama satu tahun pertama rintisan Sekolah Rakyat. 

Selain itu, di lahan seluas kurang lebih 5 hektare di sekeliling Gedung Diklat akan dibangun gedung Sekolah Rakyat sekaligus asrama siswa, rumah tinggal guru, dan wali siswa untuk program Sekolah Rakyat pada gelombang berikutnya.Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umun akan sangat terlihat dalam program ini.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Bojonegoro menjadi peluang besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu, untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya. Selain itu, program ini juga akan berdampak pada pengembangan wilayah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan nilai kebangsaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi jangka panjang. Bagi keluarga yang anaknya terpilih menjadi siswa dalam Sekolah Rakyat ini, akan mendapatkan benefit lain seperti perbaikan tempat tinggal, pemberian modal usaha, dan pelatihan guna menunjang perbaikan ekonomi keluarga secara menyeluruh. 

Bergabungnya Bojonegoro dalam rintisan Sekolah Rakyat, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan investasi jangka panjang di bidang pendidikan.

"Dengan ini maka Kabupaten Bojonegoro akan menjadi daerah ke 66 (dari 100 daerah) yang mendukung terlaksananya Sekolah Rakyat." ujar Ibu Wakil Bupati menutup pertemuan tersebut.