Bojonegoro- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bappeda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan berlangsung di Angling Dharmo pada Selasa (11/02). Kepala Bappeda Anwar Mukhtadlo mengatakan bahwa forum ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah kebijakan/pembangunan, dengan menjaring aspirasi baik baik dari perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta unsur  lainnya. 

Sementara itu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa semua program yang dijalankan oleh pemkab Bojonegoro harus selaras berjalan dengan program program pemerintah pusat. "Proses sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dalam proses pembangunan diperlukan guna melayani kepentingan masyarakat.". Selain itu Adriyanto juga mengajak seluruh unsur pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang mendorong serta meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bojonegoro. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris BAPPEDA Jatim Andhika Pratama, mengatakan bahwa antara program pemda dan pemprov harus sinkron mendukung program pemerintah pusat. Oleh karena itu asta cita sebagai visi presiden yang dituangkan menjadi 8 Prioritas Nasional RPJMN, yang menekankan sasaran utama pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia,  pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan, peningkatan SDM.

Untuk diketahui arah kebijakan pembangunan/tema Kabupaten Bojonegoro di Tahun 2026 adalah "Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang
Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih untuk Bojonegoro yang
Makmur dan Membanggakan." Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan
salah satu rangkaian dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Secara partisipatif berfungsi untuk menjaring
aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.