Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah hadir secara Virtual dalam acara Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 yang di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro dan di ikuti oleh Operator Dinas dan Kecamatan Se Kabupaten Bojonegoro, selasa pagi (28/12) di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Yayan Rohman mengatakan pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Disdukcapil Bojonegoro akan terus berbenah diri dalam meningkatkan inovasi layanan, sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya. Sebagaimana upaya melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggung jawab’’. Standar pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat merupakan bentuk keterbukaan, keadilan, pemerataan kepada semua pemenerima layanan.

 

"Pada tahun 2022 ini, dinas kependudukan dan pencatatan sipil besama-sama dengan 17 opd lain akan berusaha untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)". Terangya.

 

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dalam sambutan dan arahannya menyampaikan peran Disdukcapil dalam penanganan data kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk mengakuratkan data, dan tidak ada kata data yang tidak sinkron terhadap data kependudukan karena data tersebut ajuan dari desa dan Kecamatan, serta adiministrasi kependudukan yang ada di dinas dan kecamatan perlu di kuatkan kembali agar perkembangan data dapat baik dan benar untuk menuju Zona Integritas Tahun 2022. 

 

Kami harapkan tahun 2022 dapat mulai di canangkan data mandiri, karena data mandiri tersebut merupakan data yang konsisten dan valid. "Maka operator di catatan sipil yang ada di dinas dan kecamatan adalah di baris terdepan dalam penelitian dan pencermatan untuk mengisi data yang kemudian harus di upadate setiap waktu agar dapat mengakuratkan data. Untuk penduduk yang besar perlu penanganan yang khusus sehingga ke akuratan data dapat lebih cepat." Ungkap Bupati.