Bojonegoro- Bupati Bojonegoro didampingi Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Plt. Kepala Dinas PU Sda hadiri kegiatan Sambang Desa di Dusun Bungas, Desa Guyangan, Kec. Trucuk, jum’at (01/10). Acara yang diselenggarakan di Balai Desa Guyangan diikuti oleh Forkopimca Kec. Trucuk, Kepala Desa se Kec. Trucuk, Ketua PKK dan BPD. 

 

Acara yang mengangkat tema Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Yang Berkelanjutan dan Pembangunan Insfrastruktur Sumber Daya Air, diterangkan oleh Kepala Dinas Sosial bahwa Pemkab Bojonegoro memiliki beberapa Program Penanggulangan kemiskinan, diantaranya KPM, KPP, RTLH, Santunan, Beasiswa Pendidikan dan lain-lain.

 

Namun dalam perjalanannya, upaya dalam menekan angka kemiskinan masih mengalami kendala di sektor data. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ka Dinsos bahwa terdapat ketidaksesuaian data akibat dari update data dan sumber data yang dimiliki Kementrian dengan Pemkab Bojonegoro. Sehingga, tercatat di kementrian masysarakat miskin tinggi, padahal Pemkab Bojonegoro telah mengcover 100% masyarakatnya dengan BPJS.

 

Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga telah mentargetkan program Aladin atau RTLH tuntas di tahun 2022, dan BPNT Daerah guna mengcover masyarakat yang tidak menerima Bantuan PKH dan bantuan lain dari Pemerintah Provinsi. 

 

Pada kesempatan itu, masyarakat juga mensoroti aktivitas Kali Kening di Desa Banjarsari yang rawan longsor apabila memasuki curah hujan dan volume sungai meningkat karena menjadi titik pertemuan 2 sungai. Hingga saat ini, telah terjadi longsor seluas 1 hektar lebih dan meminta bantuan penanganan longsor yang lebih lagi dari Pemkab Bojonegoro. 

 

Kemudian, Bupati Bojonegoro menjelaskan bahwa Kali Kening memang menjadi ranah Pemkab Bojonegoro, namun karena titik penyebab longsor di pertemuan dengan Sungai Bengawan Solo, maka titik tersebut menjadi ranah BBWS. Namun pemkab akan tetap berupaya berkoordinasi dengan pihak BBWS terkait penanganan longsor di sekitar Kali Kening. Bupati juga meminta masyarakat juga turut serta berperan menjaga lingkungan, pastinya dengan tidak sembarangan membuang sampah. Kemudian menanam pohon disekitar aliran kali untuk mencegah longsor. 

 

Selanjutnya, Anna Mu’awanah Menambahkan bahwa Bojonegoro di tunjuk sebagai Pilot Projects Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Ada sekitar 50.200 jiwa masyarakat di Kab. Bojonegoro dari data kementrian tergolong Masyarakat Miskin Ekstrem. Dengan kategori tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, berstatus Rumah Tidak Layak Huni, Tidak mendapatkan program pemberdayaan masyarakat, dan tidak tersentuh program kesejahteraan lain. 

 

Anna Mu’awanah memastikan tahun 2021, Kab. Bojonegoro mampu menyelesaikan Kemiskinan Ekstrem. “Hingga saat ini 100% masyarakat Bojonegoro telah ter cover BPJS, Program ALADIN tuntas di tahun 2022, telah meng cover masyarakat yang tidak menerima Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga komponen kemiskinan Ekstrem dapat teratasi dengan program pembangunan Pemkab Bojonegoro dan 100% data dapat sesuai dengan yang ada di Kementrian.” Terangnya.