Bojonegoro-, Pemkab dan DPRD Kab. Bojonegoro menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUS-PPAS) Perubahan APBD TA 2021. Penetapan KUA-PPAS APBD TA 2021 dilaksanakan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan Syukur Priyanto dan dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah bertempat di ruang Paripurna DPRD Bojonegoro Selasa, 14/09/2021.

 

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kab. Bojonegoro Abdulah Umar dalam laporannya menyampaikan, penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim APD Kab. Bojonegoro terkait perubahan pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 4.089.027.060.988,00 yang mengalami kenaikan 7,93 % dibanding target pendapatan pada APBD Tahun 2021 sebelum perubahan.

 

Dengan telah dilakukannya koreksi dan  penyempurnaan, maka Rancangan Kebijakan Umum Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

 

Pada kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan, secara garis besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab. Bojonegoro dalam hampir kurun waktu tiga tahun ini mengalami kenaikan 225 %. Dengan demikian potensi-potensi akan terus disisir guna peningkatan PAD secara cermat, seksama, dan bijaksana sehingga dalam tiga tahun ini akan ada kenaikan PAD Kab. Bojonegoro yang luar biasa.

 

Lebih lanjut, setelah penuntasan sarana infrastruktur aset Pemkab hampir selesai, tahun 2021 ini Pemkab Bojonegoro siapkan anggaran 452 Milyar untuk peningkatan jalan milik Desa, melihat kondisi jalan-jalan Desa yang kondisinya tidak layak dan DD (Dana Desa) yang tidak cukup, apalagi saat pandemi ini ada refocusing anggaran guna penanganan covid 19 di basis RT atau pun Desa.

 

Kemudian program super prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022 yakni rehabilitasi RTLH (rumah tidak layak huni). Begitu pula di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, dan jalan usaha tani, sehingga ada inline antara jalur transportasi cor lalu jalur-jalur yang bisa untuk peningkatan ekonomi yang bisa memberikan comparatif study yang sangat baik untuk peningkatan perekonomian termasuk ketahanan pangan dalam rangka mempertahankan Bojonegoro sebagai lumbung pangan, tuturnya.