Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali membuka ruang dialog langsung bersama masyarakat melalui Dialog Interaktif Sapa Bupati, Kamis (3/9/2026), di Pendopo Malowopati. Mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, forum ini membahas penataan ruang publik, infrastruktur, pasar rakyat, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, para Asisten Sekda, kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, serta unsur masyarakat. Dialog juga diikuti masyarakat melalui kanal daring dan disaksikan publik.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menyampaikan rencana revitalisasi ruang publik dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta kenyamanan warga. Penataan tersebut mencakup sejumlah kawasan strategis perkotaan, di antaranya Alun-Alun Bojonegoro, Masjid Darussalam, dan Taman Rajekwesi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Moh. Akhmadi, memaparkan strategi penataan pasar rakyat yang nyaman, tertib, dan berdaya saing. Penataan tidak hanya menyasar fisik pasar, tetapi juga zonasi pedagang, sanitasi, pengelolaan sampah dan drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, keamanan, hingga manajemen parkir.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari penataan kawasan dan lalu lintas, pembangunan infrastruktur pertanian, bantuan sosial dan pemberdayaan, dukungan bagi penyandang disabilitas, beasiswa pendidikan, hingga penguatan UMKM.

Perwakilan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Bojonegoro, misalnya, meminta agar revitalisasi Pasar Kota memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan guiding block. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Bupati.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan Pasar Kota diarahkan menjadi pasar yang ramah bagi semua, termasuk ramah anak, lingkungan, serta penyandang disabilitas.

“Insyaallah nanti pasarnya untuk disabilitas juga menjadi bagian dari perhatian kami,” tegasnya.

Berbagai masukan terkait pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian. Bupati menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan seperti Gayatri menjadi salah satu upaya Pemkab untuk mendorong keluarga pra-sejahtera agar semakin mandiri.

Bupati juga menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi melalui perangkat daerah terkait, termasuk permohonan audiensi dari masyarakat dan kelompok penyandang disabilitas.

Melalui Sapa Bupati ini, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmen untuk menjadikan pembangunan kota bukan sekadar perubahan fisik, tetapi menghadirkan ruang dan layanan publik yang lebih tertata, inklusif, nyaman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.