Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah secara langsung memimpin secara langsung pemaparan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal (SAKIP),

Selasa (7/9/2021). Secara virtual Pelaksanaan evaluasi dilakukan bersama dengan evaluator Kemenpan RB. Selain itu, acara tersebut dihadiri

semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Mengawali paparannya, Bupati Anna Mu'awanah menyampaikan visi yang diusung Kabupaten Bojonegoro yakni Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber

Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera Dan Berdaya Saing. Dalam kesempatan ini juga

disampaikan capaian kinerja di tahun 2020, dengan jumlah penduduk total 1.339.100 Jiwa, kemudian pertumbuhan ekonomi Bojonegoro di saat pandemi

ini yang tidak terlalu terdegradasi dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur yakni di angka -0,4 (dengan migas) serta -1,09 (tanpa migas).

Dalam pembangunan sumber daya masunisa, indeks pembangunan masnusia Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 di angka 69,04 atau naik 0,29 dari tahun

sebelumnya. Di bidang insfrastuktur, juga terdapat capaian yang luar biasa baik insfrastruktur jalan dan jembatan.

Bupati Bojonegoro yang didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur serta kepala perangkat daerah terkait, memaparkan progres hasil evaluasi

SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 mendapat nilai 68,09 dengan predikat "B" serta

indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 58,30 dengan predikat "CC". Dengan hasil evaluasi ini, Anna Mu'awanah terus memacu peningkatan kinerja

dan berusaha memenuhi rekomendasi-rekomendasi dari evaluator. "Untuk SAKIP salah satunya adalah pembangunan aplikasi SAKIP. Saat ini kami

telah membangun dan menggunakan aplikasi SI-AKIP. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi tindaklanjut rekomendasi salah satunya adalah ada 15

(lima belas) SKPD yang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan target WBK Tahun 2022, tentu pada tahun-tahun mendatang akan meningkat

jumlah OPD yang mendeklarasikan dan mencanangkan Zona Integritas (ZI)" Ucap Bupati.

Dalam hal reformasi birokrasi, Bupati Anna Mu'awanah mengungkapkan bahwa saat ini telah melakukan perbaikan yang berimbas pada penyelenggaraan

pemerintahan yang semakin efektif dan penganggaran yang semakin efisien, dengan program penyederhanaan birokrasi melalui perampingan organisasi,

penyederhanaan SOTK dan usulan penyetaraan jabatan struktural ke Jabatan Fungsional. Selain itu pada pelayanan publik juga semakin menjadi baik,

dengan banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SKPD pelayanan, dan pada tahun ini pula Mall Pelayanan Publik telah diresmikan oleh

Bapak Menteri PANRB. Diantara inovasi-inovasi yang terus dikembangkan yakni Layanan Satu Data Bojonegoro, Program Petani Mandiri, Kartu Pedagang

Produktif, Universal Helath Coverage (UHC).

Tentunya dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Bupati berharap dengan

tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi tim evaluator yang sudah dilakukan untuk tahun 2021 ada peningkatan nilai dalam predikat SAKIP dan Indeks

Reformasi Birokrasi. "Kami dengan seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terus berbenah, meningkatkan kinerja, belajar

dari kekurangan yang ada, guna semakin meningkatkan manajemen kinerja untuk mendapatkan kinerja yang semakin baik. Kepada KemenpanRB kami mohon

bantuan dan bimbingan agar kedepan  bisa menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar nilai diatas kertas dan tidak hanya program terobosan sudah

dilaksanakan, namun keterbatasan administrasi sehingga belum terlihat kerja kita dalam tertib administrasi" Pungkasnya.