Borong Tiga Penghargaan di HLM Jatim 2026, Pemkab Bojonegoro Perkuat Kesiapan Hadapi Nataru
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tim Publikasi Informasi Publik
Surabaya - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi dengan meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan diterima oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Adapun tiga kategori penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Bojonegoro meliputi:
• Kategori Kabupaten/Kota dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 Tertinggi.
• Kategori Kabupaten/Kota dengan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik ke-3.
• TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas.
Mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026", forum ini menjadi momentum konsolidasi seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur dalam menghadapi potensi lonjakan konsumsi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nataru 2026. Gubernur mengingatkan bahwa selain memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, pemerintah daerah harus memberi perhatian serius pada aspek keterjangkauan harga di lapangan melalui pelaksanaan pasar murah yang terukur dan bersinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Selain itu, penguatan kerja sama antar daerah, pemanfaatan ekosistem digital untuk memantau pergerakan harga secara cepat, serta penyampaian informasi publik yang akurat dinilai menjadi kunci agar distribusi komoditas pangan antarwilayah tetap merata.
Menghadapi tingginya mobilitas masyarakat dan arus logistik saat momentum Nataru 2026, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi intensif bersama Bank Indonesia, instansi vertikal, serta BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN. Sinergi ini diarahkan untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap tercukupi, ketersediaan energi dan BBM aman hingga ke tingkat masyarakat, serta layanan kelistrikan dan kelancaran transportasi tetap terjaga.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa capaian penghargaan yang diraih daerah bukan sekadar apresiasi seremonial, melainkan validasi eksternal sekaligus motivasi internal dan jejak pengabdian bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat.
Capaian tiga penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, mengoptimalkan tata kelola pajak daerah, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan stabilitas pasokan. Menjelang Nataru 2026, Pemkab Bojonegoro siap menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur dengan mempererat sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar stabilitas harga serta daya beli masyarakat Bojonegoro tetap terjaga.