Bojonegoro-, Untuk memantapkan program kerja di bidang peningkatan peran Parpol melalui pendidikan politik, etika serta budaya politik, Bakesbangpol Kab. Bojonegoro gelar Seminar Demokratisasi Dan Partisipasi Politik Bagi Supra Dan Infra Struktur Politik bertempat di Aula Gedung Angkling Darma Kamis, 11/02/2021.

Seminar yang mengangkat tema "Melalui Harmonisasi Kita Tingkatkan Peran Supra Dan Infra Struktur Politik Dalam Pembangunan Menuju Bojonegoro Produktif Dan Energik" mengundang seluruh unsur Parpol tingkat Kabupaten, perkumpulan wartawan, dan Kepala OPD. Hadir pula sebagai nara sumber Wakil Ketua MPR RI. Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ, MA, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Agung Handoyo, ST .

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah hadir membuka acara seminar sekaligus memberikan sambutan. Pada kesempatannya beliau ungkapkan bahwasanya demokrasi bagian dari proses, era politik sekarang adalah sinergitas pembangunan, termasuk di Kab. Bojonegoro mempercepat pembangunan saat ini salah satunya dengan membangun sinergitas dimana Parpol menelurkan anggota DPRD (legislatif) bersama dengan Bupati (eksekutif) menyetujui rancangan Perda termasuk juga rancangan anggaran. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk juga dengan TNI, POLRI, dan Kejari, kami menjalin sinergi.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid ungkapkan, kata kunci suksesnya suatu daerah selain potensi alamnya juga tata kelolanya. Tata kelola yang dimaksud salah satunya adalah politisi (Partai Politiknya) dan Aparatur sipilnya merupakan hal penting untuk menyatukan visi. Karena Partai Politik dibentuk untuk memberikan pendidikan politik dan mencerdaskan masyarakat. Lebih lanjut Kabupaten Bojonegoro yang terkenal dengan blok migas yang memberikan sumbangan 30% kepada Negara dan rasio mereka yang berpendidikan sarjana dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, akan lebih bagus memiliki program minimal 1 Desa 10 Sarjana untuk investasi jangka panjang, guna meningkatkan kualitas pembangunan ke depan, menurutnya.