Bojonegoro- Dalam rangka monitoring pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia melaksanakan Monitoring dan Evaluasi MCP (Monitoring Centre Prenvention) dan Tematik, di Gedung Angling Darma lt.2 Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/12). Kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi melalui Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Daerah hingga Lembaga. 

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wil. III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wil. III KPK RI, Edi Suryanto, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, beserta Jajaran dan Kepala OPD Kab. Bojonegoro serta Camat se-Kab. Bojonegoro. 

 

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui penilaian 8 aspek. Saat ini data dari jaga.id (diakses rabu, 22 Desember 2021), tercatat Pemkab Bojonegoro menempati urutan ke 11 se-Jawa Timur dengan Indeks Penilaian MCP KPK RI 75,67 dan masih berpotensi meningkat hingga batas akhir penilian yaitu 14 Januari 2022. Terdapat 8 aspek penilaian serta capaian yang telah diperoleh Pemkab Bojonegoro, diantaranya : 

 

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD (77,1%)

2. Pengadaan Barang dan Jasa (80,3%)

3. Perizinan (83,1%)

4. Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) (56,6)

5. Manajemen ASN (76%)

6. Optimalisasi Pajak Daerah (82,7%)

7. Manajemen Aset Daerah (81,4%)

8. Tata Kelola Dana Desa (67,8%)

 

Dalam sambutan pembukanya Anna Mu’awanah menyambut baik acara tersebut dengan terjalinnya sinergitas antara Pemkab Bojonegoro dengan KPK, sehingga koordinasi secara tidak langsung antar kedua instansi dapat terjalin. Bupati Bojonegoro juga menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro siap untuk mensukseskan tercapainya pemerintahan good government. 

 

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wil. III KPK RI menyampaikan capaian nilai Indeks Pemkab Bojonegoro cukup baik, namun dengan nilai Indeks MCP saat ini harus ditingkatkan untuk menyeimbangkan nilai APBD yang terbilang tinggi. Brigjen Bahtiar meminta seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro dapat mencapai Penilaian Indeks MCP diatas angka 90%. “Capaian Pamkab Bojonegoro saya rasa masih dapat ditingkatkan lagi, saat ini diangka 75,67% dan bulan depan di akhir penilaian saya harap memperoleh angka 90%.” Jelasnya.

 

Brigjen Bahtiar  menyoroti capaian Pemkab Bojonegoro yang masih kurang di aspek Pengawasan APIP dan Tata Kelola Dana Desa yang harus banyak ditingkatkan. Bahtiar menambahkan bahwa Pemkab Bojonegoro dapat meningkatkan penilaian melalui beberapa hal seperti mempertajam manajemen kerja, dan membuat tim evaluator.